Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Dalam tahap pertama RPJPN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan. Review terhadap peraturan-peraturan yang terkait mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan perlunya penguatan dasar hukum agar percepatan PUG melalui PPRG.

Dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah masih mengisolasi perencanaan dari proses perencanaan dan penganggaran, yang tidak bisa dipisahkan. Uraian Permendagri tentang tugas-tugas terkait pelaksanaan PUG dibebankan kepada Focal Point, yaitu individu yang merupakan pejabat atau staf yang membidangi pemberdayaan perempuan. Hal ini dapat menjadi penghambat, sebab esensi pengarusutamaan adalah tidak terfokus pada pemberdayaan perempuan, tetapi pada peningkatan kesetaraan gender di semua lini pembangunan

Permendagri nomor 67 tahun 2011 terdapat klausul yang dengan tegas menunjuk dan menetapkan focal point PUG dan tugas-tugasnya dalam PUG, kewajiban SKPD dalam pelaksanaan PUG, serta penetapan Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina Umum terhadap pelaksanaan PUG di daerah. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan tentang perencanaan pembangunan yang berkeadilan, salah satunya adalah gender. Hal ini masih terlalu umum, tanpa penjelasan mengenai cara yang tepat melakukannya dan sejauh mana mengintegrasikan perspektif gender tersebut di dalam perencanaan daerah.

Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014juga hanya menyebut bahwa pemerintah daerah agar menyinergikan penganggaran program dan kegiatan dengan kebijakan nasional, termasuk kesetaraan gender. Memahami betapa rumitnya jalan yang harus ditempuh untuk mencapai perencanaan penganggaran responsif gender, pemerintah melakukan berbagai uji coba pada kementrian, dan provinsi pada tahun 2010 dan dilanjutkan ke berbagai kabupaten/kota. Tujuannya adalah akselerasi dalam mengatasi kesenjangan gender yang terjadi.