A. Pelembagaan PUG

Pelembagaan PUG terdiri dari Focal Point PUG yaitu aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk   melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing dan Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG yaitu wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Sebagaimana Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 dinyatakan dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD. Bupati/walikota menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten/kota dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota. Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Struktur Organisasi Pokja PUG Kota Semarang adalah sebagai berikut :

 

Pokja PUG kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

  1. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
  2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
  3. menyusun program kerja setiap tahun;
  4. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
  5. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
  6. bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
  7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
  8. menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
  9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
  10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  11. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota; dan
  12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

 

Struktur Organisasi Pokja PUG Kota Semarang adalah sebagai berikut :

 

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

  1. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  2. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
  3. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
  4. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
  5. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  6. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;

 

B. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Masyarakat Kota Semarang

Pengarustamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisiasi, stereotype, suborndinasi, kekerasan dan beban ganda).

Pelaksaaan PUG dalam masyarakat tercermin dalam berbagai aktivitas yang dijalankan oleh SKPD maupun oleh Tim Penggerak PKK Kota Semarang. Menurut Walikota Semarang bentuk dukungan Pemerintah kota terhadap kaum perempuan dan anak-anak antara lain sosialisasi Kesetaraan Keadilan Gender (KKG) dan pencanangan Semarang sebagai kota layak anak, fasilitasi upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui koordinasi dan sosialisasi dengan kader PKK, posyandu, puskesmas dan RS dalam upaya mengurangi/ meminimalisasir kematian Ibu dan bayi.

Selain itu, berupa kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka program terpadu pemberdayaan masyarakat berbasis gender, antara lain melalui bentuk pelatihan dan pemberian bantuan alat terhadap 4 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) serta koordinasi dan sosialisasi terhadap organisasi masyarakat perempuan di Kota Semarang. Meliputi PKK, DWP, GOW, GOPTKI (Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia).

Kota Semarang juga memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berbasis Gender (PPT SERUNI) yang  merupakan pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Semarang, yang mengandung arti Semarang Terpadu Rumah Perlindungan Untuk MembangunNurani dan Cinta Kasih Insani  disingkat “SERUNI”, lahir tanggal 1 Maret 2005 hasil kesepakatan bersama peserta Pelatihan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang diselenggarakan oleh Tim TOT Pendidikan HAM Berperspektif Gender Jawa Tengah bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), yang dihadiri oleh perwakilan dari unsur Pemerintah, Akademisi, LSM, Praktisi dan Aktifis Perempuan.

Terbentuklah Jaringan Pelayanan Terpadu Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang dengan nama PPT SERUNI, yang kemudian didukung dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang dengan penetapan SK Walikota Semarang Nomor : 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang, dan dikukuhkan oleh Bapak Walikota Semarang pada tanggal 20 Mei 2005 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

Tahun 2009 Surat Keputusan tersebut telah diperbaharui karena banyak anggota Tim yang Purna Tugas, sehingga SK Walikota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang telah diganti dengan Surat Keputusan  No. 463/A. 023 tanggal 12 Pebruari 2009. Tahun 2011 Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang telah diganti lagi dengan Surat Keputusan  Walikota Semarang tanggal 6  Januari 2011 No. 463/05/2011. Tujuan didirikan Seruni adalah :

  1. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak;
  2. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan megadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan gender dan penanganannya;
  3. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama dengan LSM, Kelompok Keagamaan, Organisasi Sosial Wanita dan Dunia Usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak;
  4. Menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologis kasus dan melaksanakan rapat kasus untuk penyelesaian kasus, memberikan layanan untuk Rumah Aman/Shelter bagi korban yang terancam jiwanya;
  5. Melakukan kerjasama dengan anggota Tim PPT SERUNI  untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan traficking lebih efektif.

 Program kegiatan layanan bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender dan trafiking meliputi :

  1. menerima pengaduan dan registrasi korban;
  2. melakukan konseling awal;
  3. memberikan layanan rumah aman/shelter bagi korban yang terancam jiwanya;
  4. memberikan pendampingan yang diperlukan korban, layanan medis, psikologis, rohani, psikososial;
  5. mengadakan rapat kasus;
  6. merujuk kasus kepada anggota tim;
  7. melakukan pencegahan melalui sosialisasi, siaran secara on air, penyebaran leaflet melalui email, website, dan penyebar luasan berita melalui mass media agar masyarakat memahami, mengerti tentang kekerasan berbasis gender dan trafiking serta mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan berbasis gender;
  8. mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan serta monitoring kasus korban kekerasan berbasis gender dan trafiking;
  9. membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus untuk memulihkan korban kembali seperti semula sebelum terjadi kekerasan.

 

C. Prestasi Kota Semarang dalam penyelenggaraan PUG.

Tahun 2012 Kota Semarang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berupa Anugerah Parahita Ekapraya tingkat madya. Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang  diberikan pada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang  dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi  yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) di berbagai sektor pembangunan. Terdapat tiga kategori dalam APE, yang tertinggi kategori utama, disusul madya dan pratama. Penilaiannya berdasarkan penerapan strategi pengarusutamaan gender, pencapaian dan inovasi dalam perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta upaya untuk memenuhi hak anak.