Sebagai salah satu dari 189 negara yang menandatangani Deklarasi Tujuan Pembangunan Millenium (MDG`s), sejak tahun 2000 Indonesia telah berkomitmen mencapai delapan tujuan MDG`s sebagai perwujudan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesetaraan gender, peningkatan lingkungan hidup yang lebih baik.

Komitmen tersebut dituangkan dalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan, antara lain : (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 – 2009, kemudian dipertegas pada (2) RPJMN 2010 – 2014 dan (3) Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Meskipun hambatan dan tantangan pencapaian tujuan tersebut cukup banyak, namun berbagai prestasi dalam kegiatan pembangunan telah berkontribusi dalam mencapai target-target MDGs, seperti masalah penanggulangan kemiskinan dan pengurangan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan berat, peningkatan pendidikan untuk semua (education for all) dan pemberdayaan perempuan. Beberapa capaian hasil-hasil pembangunan yang masih memprihatinkan atau belum mencapai target-target MDG`s secara nasional antara lain adalah : (1) masalah peningkatan pelayanan air bersih yang layak, (2) sanitasi yang baik dan kesehatan lingkungan serta penanganan pemukiman kumuh, yang diperkirakan baru akan dapat dipenuhi pada tahun 2020 (Nina Sardjunani, 2010);

Pencapaian target-target MDG`s tersebut belum dapat merata di seluruh provinsi karena kesenjangan perkembangan daerah yang masih tinggi, antara Pulau Jawa-Bali dan provinsi lain di luar Jawa-Bali. Data Bappenas tahun 2010 menunjukkan 20 dari 33 provinsi (60,60%) belum dapat mencapai target-target MDGs sesuai dengan rata-rata nasional. Hal ini menjadi tantangan pembangunan yang harus dapat diselesaikan secara nasional dalam waktu lima tahun terakhir pencapaian MDGs.

Dalam rangka mempercepat pencapaian target-target MDG`s di daerah, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota perlu menyusun rencana aksi daerah (RAD) tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) sebagaimana dinyatakan dalam peta jalan (roadmap) nasional yang telah disusun oleh pemerintah (pusat). Dengan adanya RAD tersebut maka pemerintah daerah memiliki acuan kebijakan bagi setiap SKPD untuk mencapai target dan mempertahankan capaian diatas rata-rata target MDG`s nasional.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (RAD MDG`s) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015, yang ditetapkan dengan Pergub Jawa Tengah No. 20 tahun 2011. RAD MDG`s Provinsi Jawa Tengah tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam upaya percepatan pencapaian target-target MDG`s di daerahnya.

Menanggapi hal tersebut maka Pemerintah Kota Semarang melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Millenium (MDG`s) di Kota Semarang Tahun 2011 - 2015. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut sebagai perwujudan komitmen dalam pembangunan daerah yang mengutamakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penghargaan harkat kemanusiaan, kesetaraan gender dan perbaikan lingkungan. RAD MDG`s di Kota Semarang juga dimaksudkan sebagai peta jalan (roadmap) bagi percepatan pencapaian target-target MDG`s sampai dengan tahun 2015. Pencapaian target-target MDG`s bagi masyarakat Kota Semarang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Semarang 2010-2015, terutama terkait dengan 7 (tujuh) program prioritas atau disebut Sapta Program, meliputi : (1) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; (2) Penanggulangan banjir dan rob; (3) Peningkatan infrastruktur (termasuk air bersih dan sanitasi); (4) Peningkatan pelayanan publik; (5) Kesetaraan gender; (6) Peningkatan pelayanan pendidikan dan (7) Peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk pemberantasan penyakit menular.